jpnn.com, JAKARTA – Polemik yang pecah sepanjang pekan terakhir antara diplomat senior Dino Patti Djalal dan Istana Kepresidenan telah membuka sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar soal frekuensi perjalanan dinas Presiden.
Namun, sejauh mana rakyat berhak mengetahui, mengukur, dan mengevaluasi cara pemimpinnya mengelola diplomasi atas nama mereka?
Ketika perdebatan ini lebih banyak melahirkan saling sindir ketimbang membuka data, PMKRI merasa terpanggil untuk mengajukan kerangka yang lebih jernih.
Pada akhir Mei 2026, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyampaikan kritik terbuka melalui video di media sosialnya.
Dia menyebut sejak menjabat, Presiden Prabowo menghabiskan satu dari setiap enam hari di luar negeri.
“Tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” kata Dino, seraya menawarkan lima saran konkret: efisiensi via video call, optimalisasi forum multilateral, penjadwalan yang lebih terencana, memperbanyak penerimaan tamu negara di Jakarta, dan pendelegasian misi taktis kepada Menteri Luar Negeri.
Kritik ini ia bingkai bukan sebagai serangan, melainkan sebagai tanggung jawab moral seorang yang telah dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Presiden sendiri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons pada 1 Juni 2026. Di satu sisi, ia membeberkan sejumlah capaian: masuknya Indonesia ke BRICS, tarif nol persen di Uni Eropa, total investasi Rp 2.430 triliun menurut data BKPM, hingga klaim bahwa rombongan Prabowo telah dipangkas lebih dari separuh dibanding era sebelumnya menjadi 50–60 orang.
Namun di sisi lain, Teddy juga menyisipkan kalimat yang tidak relevan secara substansi: “Beliau adalah diplomat hebat, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan.” Kalimat ini bukan klarifikasi data.
PMKRI menilai narasi tersebut adalah serangan kredibilitas dan itulah yang menjadi masalah.
“Kredibilitas sebuah argumen tidak diukur dari panjang pendek masa jabatan pengusulnya. Mengalihkan debat kebijakan menjadi serangan personal adalah pola yang berbahaya dalam demokrasi. PMKRI menolak normalisasi cara berpolitik seperti ini,” ujar Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Ferdinandus Wali Ate dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/6/2026).
PMKRI, kata Ferdinandus, bukan antidiplomasi. Sebaliknya, PMKRI memahami Indonesia mewarisi posisi strategis yang tidak boleh disia-siakan.
“Dunia sedang dalam guncangan seperti konflik di Timur Tengah yang terus melebar, ketidakpastian tatanan perdagangan pasca-era dominasi tunggal Barat, dan persaingan kekuatan besar yang semakin terbuka. Dalam konteks inilah, diplomasi kepala negara bukan kemewahan, melainkan keniscayaan,” ujar Ferdinandus.
Menurutnya, Presiden yang aktif membangun relasi bilateral dan hadir dalam forum multilateral adalah aset strategis bagi bangsa yang sedang membangun posisi tawarnya di panggung global. “Namun justru karena diplomasi adalah investasi strategis, rakyat berhak atas neraca yang jelas, soal investasi apa yang sedang dibeli dengan biaya berapa, dan manfaatnya bagi siapa. Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung pribadi Presiden adalah klaim yang mulia, tetapi kemuliaannya justru menuntut verifikasi, bukan sekadar kepercayaan,” tegas Ferdinandus yang juga mantan Ketua Presididum PMKRI Cabang Bogor ini.
Di lain hal, lajutnya, tidak ada sistem akuntabilitas yang sehat yang berjalan atas dasar kepercayaan semata. Kita membutuhkan mekanisme, bukan iman.
Persoalan mendasarnya adalah Indonesia hingga hari ini tidak memiliki standar pelaporan publik yang baku atas kunjungan kenegaraan.
Tidak ada dokumen resmi yang secara rutin mencantumkan total biaya per kunjungan, agenda yang dicapai, perjanjian yang ditandatangani beserta nilai dan tenggat implementasinya, serta evaluasi terhadap janji-janji dari kunjungan sebelumnya.
“Yang ada hanya rilis foto, pernyataan pers, dan angka investasi yang disebut dalam video media sosial tanpa metodologi, tanpa sumber data primer yang dapat diakses publik, tanpa mekanisme audit.” Katanya.
Ferdinandus menegaskan perdebatan ini seharusnya menjadi momentum kelembagaan, bukan arena adu reputasi.
“Yang dibutuhkan Indonesia bukan pembelaan atas Prabowo atau pembenaran atas Dino, melainkan desakan kolektif agar pemerintah membangun sistem pertanggungjawaban diplomatik yang terstandar, terbuka, dan dapat diuji oleh siapapun, termasuk mahasiswa di sudut-sudut negeri ini,” ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, PP PMKRI menyatakan:
Pertama, mengapresiasi kritik konstruktif Dino Patti Djalal sebagai wujud partisipasi sipil yang bertanggung jawab.
Ruang untuk menyuarakan koreksi atas kebijakan publik adalah hak demokratis yang tidak boleh dipersempit oleh reaksi defensif kekuasaan.
Kedua, mendesak pemerintah untuk menerbitkan laporan publik yang transparan dan terstruktur atas setiap kunjungan kenegaraan — mencakup total biaya, hasil nyata yang diperoleh, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi secara independen.
Ketiga, mengkritik keras respons yang menggunakan serangan personal sebagai pengganti argumen substantif.
Demokrasi yang sehat mengharuskan setiap klaim dijawab dengan data, bukan dengan sindirian.
Keempat, mendorong DPR RI, khususnya Komisi I, untuk menjalankan fungsi pengawasan secara substansial — bukan sekadar menjadi paduan suara kekuasaan — dengan meminta pemerintah membangun indikator keberhasilan diplomasi yang terukur dan dapat diaudit secara berkala.
Kelima, mendukung sepenuhnya diplomasi aktif Indonesia selama ia dijalankan dengan prinsip efisiensi, kejelasan tujuan, dan akuntabilitas publik. Intensitas bukan masalah jika hasilnya nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Menurut Ferdinandus,Indonesia tidak harus memilih antara pemimpin yang aktif berdiplomasi dan pemerintahan yang terbuka kepada publik.
“Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan, keduanya adalah prasyarat bagi negara yang benar-benar berdaulat,” ujarnya. Lebih lanjut, Ferdinandus mengatakan PMKRI percaya generasi muda, termasuk para mahasiswa Katolik, berhak mewarisi tata kelola negara yang tidak hanya kuat di mata dunia, tetapi juga jujur di hadapan rakyatnya sendiri.(fri/jpnn)
Tulisan ini dipublikasi di JPNN https://www.jpnn.com/news/pp-pmkri-dukung-diplomasi-aktif-prabowo-tetapi-tuntut-akuntabilitas-publik-atas-kunjungan-ke-luar-negeri
